Peningkatan Penyerapan APBD demi Kalimantan Barat yang Lebih Baik

Provinsi Kalimantan Barat perlu mendapatkan apresiasi atas prestasinya meraih peringkat ke – 2 provinsi dengan penyerapan APBD tertinggi per 30 November 2018. Hal ini membuktikan bahwa DPRD bisa mengelola APBD dengan baik.

Meski begitu, pencapaian yang baik tidak bisa dilihat dari total persentase penyerapannya saja tapi juga dari distribusi dan dampak serapannya kepada masyarakat.

Melihat keberhasilan di tahun 2018 ini, ke depannya pemerintah daerah perlu membuat skala prioritas untuk proyek dan program yang benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat secara lebih optimal.

Hasil kerja pemerintah daerah, terutama DPRD Kalimantan Barat dalam pengelolaan APBD ini sudah sangat baik. Dampak yang dirasakan masyarakat juga positif, namun peningkatan untuk ke depannya juga diperlukan.

Rihat Natsir, salah satu calon anggota DPRD yang akan mengemban tugas pengelolaan APBD, percaya bahwa ia bisa mewujudkan hal tersebut pada masa jabatannya nanti. Tidak akan ada waktu yang akan dibuang sia-sia, seluruh tenaga dan materi ia kerahkan demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang akan ia buat adalah APBD berbasis lapangan kerja yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Namun, Rihat Natsir menekankan kepada masyarakat bahwa ia tidak bisa bergerak sendiri. Ia membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk bersama-sama menjadi lebih maju dan sejahtera.